Untuk itu sinergi dari berbagai pihak yang berasal dari beragam sektor harus terus ditingkatkan atau terjaga. Di bidang jasa keuangan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) senantiasa bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumut.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat menerima audiensi OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Rabu (14/10). “Sinergi yang dilakukan merupakan usaha bersama dan motor penggerak pemulihan ekonomi. Ini membutuhkan energi, pemikiran serta kebijakan yang sigap dan tepat,” kata Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengharapkan TPAKD dapat terus membuat program yang riil dan membantu masyarakat, khususnya UMKM yang membutuhkan akses keuangan. “Tolong ini riil untuk UMKM, agar bisa dapat akses keuangan dengan mudah, berbuatlah yang terbaik,” pesan Gubernur.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada 4 TPAKD kabupaten/kota di Sumut. Akan ada 29 TPAKD kabupaten/kota lagi yang dikukuhkan oleh Gubernur. Menurut Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusuf Ansori, Sumut adalah provinsi tercepat dan terbanyak yang membentuk TPAKD.
Yusuf memaparkan beberapa program kerja TPAKD Sumut, antara lain percepatan pembentukan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut, sinergi program Laku Pandai 'One Village One Agent' dengan program sembako, menuju UMKM Sumut Yang Bermartabat dan Berdaya Saing Global. Selanjutnya swasembada dan ketahanan pangan, optimalisasi sektor kelautan perikanan dan akselerasi serta perluasan Gerakan 'Ayo Menabung'.
Yusuf melanjutkan, saat ini di 4.577 desa/kelurahan sudah terbentuk masing-masing satu agen Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Selain itu, saat ini sudah ada 2.642.915 pelajar di Sumut yang telah memiliki rekening di bank. Kedua hal tersebut merupakan salah satu contoh realisasi program kerja TPAKD Sumut.
Selain itu, Yusuf juga menyampaikan, OJK terus mendorong perbankan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Per September 2020, penyaluran KUR sebanyak Rp5,25 Triliun untuk 132.073 debitur. Sektor terbanyak disalurkan kepada sektor produksi yakni pertanian, pengolahan, perikanan dan lain lain sebesar 65,77%. Sementara sektor lainnya yakni non produksi atau dari perdagangan sebesar 34,33%. "Sumut merupakan tertinggi ke-6 secara nasional dan ke-2 untuk provinsi luar Jawa," ujar Yusuf.
Turut hadir Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu Ernita Bangun serta Direktur Utama PT Bank Sumut Muchammad Budi Utomo.
0 Komentar